Panduan Berpolitik Yang Baik Menurut Ulama ASWAJA

Berdirinya suatu negara merupakan suatu keharusan dalam suatu komunitas umat (Islam). Negara tersebut dimaksudkan buat mengayomi kehidupan umat, melayani mereka serta menjaga kemaslahatan beserta (maslahah musytarakah). Keharusan ini bagi faham Ahlussunnah wal Jama?Ah (Aswaja) hanyalah sebatas kewajiban fakultatif (fardhu kifayah) saja, sehingga ?Sebagaimana mengurus jenazah? Jika sebagian orang telah mengurus berdirinya negara, maka gugurlah kewajiban lainnya.

Oleh karenanya, konsep berdirinya negara (imamah) pada Aswaja tidaklah termasuk keliru satu pilar (rukun) keimanan sebagaimana yg diyakini oleh Syi'ah. Namun, Aswaja jua tidak membiarkan yg diakui sang umat (rakyat). Hal ini berbeda menggunakan Khawarij yang membolehkan komunitas umat Islam tanpa adanya seorang Imam apabila umat itu telah bisa mengatur dirinya sendiri.

Aswaja nir mempunyai patokan yg baku mengenai negara. Suatu negara diberi kebebasan memilih bentuk pemerintahannya, bisa demokrasi, kerajaan, teokrasi ataupun bentuk yang lainnya. Aswaja hanya memberikan kriteria (kondisi-kondisi) yang wajib dipenuhi sang suatu negara. Sepanjang persyaratan tegaknya negara tadi terpenuhi, maka negara tadi sanggup diterima menjadi pemerintahan yang sah dengan nir mempedulikan bentuk negara tersebut. Sebaliknya, meskipun suatu negara memakai bendera Islam, tetapi pada dalamnya terjadi banyak penyimpangan dan penyelewengan serta menginjak-injak sistem pemerintahan yg berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, maka praktik semacam itu tidaklah dibenarkan dalam Aswaja.

Persyaratan yang wajib dipenuhi sang suatu negara tadi adalah:

a. Prinsip Syura (Musyawarah)

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. Asy-Syura/42: 36-39

?Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu, itu merupakan kenikmatan hidup pada global, & yang terdapat dalam sisi Allah lebih baik dan lebih abadi bagi orang-orang yg beriman, & hanya pada Tuhan mereka, mereka bertawakkal. Dan (bagi) orang-orang yg menjauhi dosa-dosa akbar & perbuatan-perbuatan keji, & apabila mereka murka , mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang mendapat (mematuhi) seruan Tuhannya & mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; & mereka menafkahkan sebagian berdasarkan rezeki yg kami berikan kepada mereka. Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan lalim mereka membela diri.?

Menurut ayat di atas, syura merupakan ajaran yang setara menggunakan iman kepada Allah (iman billah), tawakal, menghindari dosa-dosa besar (ijtinabul kaba'ir), memberi maaf sehabis murka , memenuhi titah tuhan, mendirikan shalat, menaruh sedekah, & lain sebagainya. Seakan?-akan musyawarah adalah suatu bagian integral & hakekat Iman & Islam.

B. Al-'Adl (Keadilan)

Menegakkan keadilan adalah suatu keharusan dalam Islam terutama bagi penguasa (wulat) dan para pemimpin pemerintahan (hukkam) terhadap masyarakat & umat yang dipimpin. Hal ini berdasarkan kepada QS. An-Nisa'/4: 58

?Sesungguhnya Allah menyuruh engkau mengungkapkan amanat kepada yang berhak menerimanya & menyuruh engkau apabila menetapkan aturan diantara manusia agar kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yg sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.?

C. Al-Hurriyyah (Kebebasan)

Kebebasan dimaksudkan menjadi suatu jaminan bagi warga (umat) agar dapat melakukan hak-hak mereka. Hak?-hak tadi dalam syariat dikemas dalam al-Ushul al?-Khams (5 prinsip utama) yg menjadi kebutuhan utama (dharuri) bagi setiap insan. Kelima prinsip tersebut adalah:

1.) Hifzhun Nafs, yaitu agunan atas jiwa (kehidupan) yg dimiliki rakyat negara (rakyat).

Dua.) Hifzhud Din, yaitu agunan pada warga negara buat memeluk kepercayaan sinkron dengan keyakinannya.

3.) Hifzhul Mal, yaitu agunan terhadap keselamatan mal yang dimiliki sang warga negara.

4.) Hifzhun Nasl, yaitu jaminan terhadap berasal-usul, identitas, garis keturunan setiap warga negara.

5.) Hifzhul 'lrdh, yaitu agunan terhadap harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan ataupun kedudukan setiap warga negara.

Kelima prinsip di atas bersama uraian derivatifnya pada era kini ini lebih menyerupai Hak Asasi Manusia (HAM).

Partai Politik pada Indonesia

d. Al-Musawah (Kesetaraan Derajat)

Semua masyarakat negara haruslah mendapat perlakuan yang sama. Semua masyarakat negara memiliki kewajiban dan hak yang sama juga. Sistem kasta atau pemihakan terhadap golongan, ras, jenis kelamin atau pemeluk agama tetlentu tidaklah dibenarkan.

Dari beberapa kondisi tersebut tidaklah terlalu berlebihan apabila dikatakan bahwa sebenarnya sistem pemerintahan yg mendekati kriteria pada atas adalah sistem demokrasi. Demokrasi yang dimaksud merupakan sistem pemerintahan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat. Jadi kekuasaan negara sepenuhnya berada pada tangan rakyat (civil sociery) menjadi amanat berdasarkan Allah.

Harus kita akui, bahwa kata "demokrasi" nir pernah dijumpai pada bahasa Al-Qur?An maupun ihwal hukum Islam klasik. Istilah tadi diadopsi menurut para negarawan pada Eropa. Tetapi, harus diakui bahwa nilai?-nilai yang terkandung di dalamnya banyak menyerupai prinsip-prinsip yg harus ditegakkan pada berbangsa dan bernegara dari Aswaja.

Dalam era globalisasi pada mana kondisi percaturan politik dan kehidupan umat manusia banyak mengalami perubahan yg fundamental, misalnya kalau dulu dikenal komunitas kabilah, ketika ini sudah tidak dikenal lagi bahkan syarat umat insan sudah menjadi "perkampungan duniadanquot;, maka demokrasi harus bisa ditegakkan.

Pada masa lalu banyak ditemui ghanimah (harta rampasan perang) sebagai suatu perekonomian negara. Sedangkan dalam ketika ini sistem perekonomian tadi sudah nir dikenal lagi. Perekonomian negara banyak diambil menurut pajak dan pungutan lainnya. Begitu juga apabila pada tempo dulu aqidah adalah sentral kekuatan pemikiran, maka saat ini aqidah bukanlah merupakan satu?-satunya sumber pijakan. Umat telah banyak berubah pada pemahaman aqidah yang bersifat plural.

Dengan demikian, pemekaran pemikiran umat Islam haruslah nir dianggap menjadi sesuatu hal yang remeh dan enteng, bila umat Islam tidak ingin tertinggal oleh bangsa-bangsa pada muka bumi ini. Tentu hal ini mengundang konsekuensi yg fundamental bagi umat Islam sebab pemekaran tadi pasti poly membarui ihwal pemikiran yg telah terdapat (salaf/klasik) dan umat Islam wajib secara dewasa mendapat transformasi tadi sepanjang tidak bertabrakan menggunakan hal-hal yg sudah paten (qath'iy). Sebagai model, dalam kehidupan bemegara (baca: demokrasi), umat Islam wajib bisa mendapat seorang pemimpin (presiden) berdasarkan kalangan non-muslim atau perempuan .

Oleh: KH. Said Aqil Siradj

Sumber: Situs PBNU

ADS HERE !!!

Tidak ada komentar untuk "Panduan Berpolitik Yang Baik Menurut Ulama ASWAJA"